Abstrak
Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka reformasi demokrasi dan mengefisiensi belanja pegawai yang telah ada. Hal ini yang kemudian menjadi kendala bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Sementara itu, besaran pengeluaran untuk belanja pegawai seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai atutan dari pemerintah pusat. Apakah kebijakan ni dapat digolongkan sebagai kebojakan yang startegis dalam rangka mengefisiensi pengeluaran pemerintah dalam belanja pegawai ?. Bagaimana kondisi belanja modal dan belanja pegawai pada pemerintah daerah Kabupaten Bulungan ? Serta apa strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD untuk menjawab tantangan kebijakan moratorium ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui wawancara (interview) dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan efisiensi belanja pegawai dalam implementasi kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bahwa kebijakan moratorium CPNS sepenuhnya belum dapat mengurangi pembengkakan penggunaan APBN khususnya belanja pegawai.