Abstrak
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun syarat terbentuknya suatu kecamatan menjadi Daerah Otonomi Baru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan, dan usia minimal kecamatan. Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang diancang untuk manjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur pada Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bulungan, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dapat dilakukan dikarenakan masih ada beberapa syarat yang belum dapat terpenuhi, Kecamatan Tanjung Selor sendiri telah memenuhi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal dan usia minimal kecamatan namun belum memenuhi jumlah minimal desa/kelurahan untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), sedangkan Kecamatan Tanjung Palas Timur secara luas minimal wilayah dan usia minimal kecamatan telah memenuhi syarat namun jumlah penduduk minimal dan jumlah minimal desa/kelurahan belum memenuhi untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).