Abstrak
Tujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum dan kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskripstif. Sumber data yaitu Ketua KPU Provisi Kalimantan Utara besera jajaran dan staf. Teknik pengumpulan data mencakup Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi . Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum yaitu: Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporanapakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Penemu pelanggaran yaitu Bawaslu Provinsi, pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara Indonesia, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Terlapor yaitu Partai Politik, Calon pemilu, tim kampanye . Temuan dan Laporan merupakan hasil kajian awal yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan dan Laporan yang telah memenuhi syarat formal dan materiel. Pemeriksaan dilakukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Pemeriksanaan dilakukan atas temuan dan pelaporan pelanggaran. Pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Putusan diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka, dan selanjutnya. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum yaitu lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan.