Hasil pencarian

ThesisOpen AccessPDF tersedia

STUDI PEMEKARAN KECAMATAN TANJUNG SELOR DAN TANJUNG PALAS TIMUR PADA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN BULUNGAN

ROSIA AMALIA

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun syarat terbentuknya suatu kecamatan menjadi Daerah Otonomi Baru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kelurahan, dan usia minimal kecamatan. Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang diancang untuk manjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur pada Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bulungan, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dapat dilakukan dikarenakan masih ada beberapa syarat yang belum dapat terpenuhi, Kecamatan Tanjung Selor sendiri telah memenuhi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal dan usia minimal kecamatan namun belum memenuhi jumlah minimal desa/kelurahan untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), sedangkan Kecamatan Tanjung Palas Timur secara luas minimal wilayah dan usia minimal kecamatan telah memenuhi syarat namun jumlah penduduk minimal dan jumlah minimal desa/kelurahan belum memenuhi untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

SyaratPemekaran Wilayah Kecamatan

3 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessPDF tersedia

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU KOTA TANJUNG SELOR

INTAN RUSMALA DEWI

2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor, dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Pemekaran DOB Kota Tanjung Selor. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian yang di lakukan adalah mengukur sejauh mana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Mewujudkan Pemekaran Kota Tanjung Selor berdasarkan indikator PP No. 78 Tahun 2007 yaitu, Administratif, Teknis dengan didasarkan : kemampuan daerah, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, dan Fisik Kewilayahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mengupayakan pemekaran DOB Kota Tanjung Selor, dengan melengkapi persyaratan yang menjadi acuan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, melakukan kajian-kajian terhadap pemekaran wilayah, dan melakukan komunikasi secara politis dengan mengikuti forum DOB Republik Indonesia di Jakarta. Adapun faktot pendukung yang ditemukan dalam mewujudkan pemekaran DOB Kota Tanjung Selor adalah : Jumlah penduduk, Luas wilayah, Letak Geografis, Amanat Undang-Undang, Kedekatan dengan aparat desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah : Batas wilayah desa yang belum selesai, Syarat PP No. 78 Tahun 2007 belum terpenuhi.

Upaya PemerintahPemekaran WilayahDaerah Otonom BaruTanjung Selor

2 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail