IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM SERTA POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULUNGAN)
Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya. Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima dan juga pengelolaan terhadap pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam pengelolaan pedagang kaki lima khususnya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti dimana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan detail. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengenai empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah yaitu 1) Communication yaitu bagaimana komunikasi antar pemerintah dan pedagang kaki lima, 2) Resource yaitu orang-orang yang melakukan pengelolaan secara langsung sesuai dengan keahliannya atau tidak, 3) Disposition yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan, 4) Bureaucratic yaitu lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah belum maksimal dalam pengelolaan pedagang kaki lima sehingga sering terjadi kecemburuan antar pedagang dan penataan yang tidak strategis.