ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati Malinau nomor 3 tahun 2018 tentang beras daerah sesuai dengan pedoman beras daerah tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi beras daerah di kabupaten Malinau Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada implementasi program beras daerah berdasarkan ketentuan yang ada di pedoman beras daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori George Edward III Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Rasda tahun 2018 serta, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rasda ini berdasarkan teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor sebagai bagian dari persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Pemekaran kecamatan merupakan langkah strategis dalam penataan wilayah administratif guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Namun, hingga saat ini proses pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum dapat direalisasikan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, stakeholder, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, terutama terkait jumlah desa atau kelurahan serta kesiapan kelembagaan. Selain itu, terdapat faktor pendukung seperti potensi wilayah, dukungan masyarakat, dan posisi strategis sebagai ibu kota provinsi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta faktor politik dan administratif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mempercepat proses pemekaran kecamatan sebagai langkah awal dalam mewujudkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. This study aims to analyze the implementation of the expansion of Tanjung Selor District as part of the preparation for the establishment of a New Autonomous Region (DOB) of Tanjung Selor City. District expansion is a strategic step in administrative territorial restructuring to improve the effectiveness of governance and the quality of public services. However, the expansion process of Tanjung Selor District has not yet been optimally realized. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research informants include local government officials, district and village authorities, stakeholders, and the community. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the district expansion has not been carried out optimally due to several unmet requirements, particularly related to the number of villages or urban wards and institutional readiness. Supporting factors include regional potential, community support, and its strategic position as the provincial capital. Meanwhile, inhibiting factors include budget limitations, suboptimal inter-agency coordination, and political and administrative constraints. Therefore, more integrated and comprehensive efforts from local governments and relevant stakeholders are needed to accelerate the district expansion process as an initial step toward establishing the New Autonomous Region (DOB) of Tanjung Selor City.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti di mana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail. Hasil penelitian Implementasi kebijkaan penataan pasar tradisional di Tanjung Selor pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari 6 variabel penting dari proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni : Dari segi standar yang ditetapkan sudah maksimal namun sasaran dari kebijakan penataan pasar belum maksimal karena kondisi bangunan dan kebersihan pasar yang tidak terawatt pasca pemindahan ke gedung baru di Pasar Induk.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya. Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima dan juga pengelolaan terhadap pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam pengelolaan pedagang kaki lima khususnya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti dimana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan detail. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengenai empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah yaitu 1) Communication yaitu bagaimana komunikasi antar pemerintah dan pedagang kaki lima, 2) Resource yaitu orang-orang yang melakukan pengelolaan secara langsung sesuai dengan keahliannya atau tidak, 3) Disposition yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan, 4) Bureaucratic yaitu lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah belum maksimal dalam pengelolaan pedagang kaki lima sehingga sering terjadi kecemburuan antar pedagang dan penataan yang tidak strategis.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi kebijakan pencairan dana bantuan hibah Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan pencairan dana Bantuan Hibah Pada Organisas.Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapa tditerima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adatistiadat, dan keolahragaan non-profesional. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan.
