ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021
Rabiah, “Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021”, di bawah bimbingan Ibu Suud Ema Fauziah, SE.,SH,.MHP.,MM. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hasil dari penelitian “Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021” dapat dilihat bahwa dari 10 informan pada penelitian ini memberikan respon positif terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dimana hasil dari pembahasan wawancara tersebut semua informan sepakat lebih berminat pada transaksi non tunai daripada transaksi tunai.