Hasil pencarian

ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN

MAYA KURNIA

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Dasar teori dalam penelitian ini menggunakan teori prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2004), yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan berdasarkan prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, dan beberapa pegawai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini penerapan prinsip-prinsip good governance telah berjalan dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan masih perlu diperkuat.

Good GovernancePrinsip-prinsipPelayanan publikKualitas Pelayanan Publik

8 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessPDF tersedia

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

RABIAH

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Rabiah, “Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021”, di bawah bimbingan Ibu Suud Ema Fauziah, SE.,SH,.MHP.,MM. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan hasil dari penelitian “Analisis Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021” dapat dilihat bahwa dari 10 informan pada penelitian ini memberikan respon positif terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dimana hasil dari pembahasan wawancara tersebut semua informan sepakat lebih berminat pada transaksi non tunai daripada transaksi tunai.

Good GovernanceTransaksi Non TunaiPemerintah Provinsi Kalimantan Utara

5 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail