ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja anggota dan organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Long bang hulu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan alat analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal utama dalam menganalsis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Long bang hulu kecamatan peso hilir secara keseluruhan tergolong baik dan maksimal yang diukur dengan sejumlah indikator penilaian kinerja yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja organisasi/lembaga Badan Permusyawaratan Desa long bang hulu kecamatan peso hilir secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa yang meliputi fungsi BPD Long bang hulu dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD long bang hulu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Long bang hulu dalam melaksanakan pengawasan. Lebih lanjut diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD Long bang hulu dalam merumuskan dan/atau Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan efektif yang dibuktikan dari sebagian besar rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD Long bang hulu berasal dari usulan/rancangan Pemerintah Desa. Pelaksanaan fungsi BPD long bang hulu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan/atau aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD long bang hulu. Sedangkan pelaksanaan tugas BPD long bang hulu dibidang pengawasan dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Desa.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIDALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus Desa Siduung Indah Kecamatan Segah Kabupaten Berau) Oleh: Hesrontio Charles Mentan Chris NPM. 202151017 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kaltara ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016, yaitu fungsi legislasi, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis SWOT, yang dilaksanakan di Desa Siduung Indah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD Desa Siduung Indah masih belum optimal. Dalam fungsi legislasi, BPD telah berpartisipasi dalam musyawarah desa, namun keterlibatan masyarakat masih terbatas dan proses legislasi belum sepenuhnya partisipatif. Pada fungsi aspirasi, belum terdapat mekanisme yang terstruktur untuk menampung suara masyarakat, yang menyebabkan rendahnya efektivitas BPD dalam menjembatani kebutuhan warga. Fungsi pengawasan juga masih bersifat administratif dan belum menyentuh evaluasi substansial terhadap kinerja kepala desa. Secara umum, kelemahan utama BPD terletak pada rendahnya kapasitas sumber daya manusia, budaya politik yang pasif, dan kurangnya sistem kerja internal yang mendukung fungsi representatif dan partisipatif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota, penguatan sistem aspirasi, transparansi pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas kinerja BPD ke depan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Pada Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) ABSTRAK Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi , karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang Demokratis ditingkat desa. Dapat diketahui bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tertera dalam fungsi BPD yang ada pada PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 yaitu peran BPD dalam menjalankan 3 fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Bumi Rahayu kecamatan Tanjung Selor kabupaten Bulungan yang tertera dalam fungsi BPD yang ada pada PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang Komprehensif, maka dilakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada informan sebagai sumber data primer serta Dokumen sebagai sumber data skunder. Hasil dari penelitian dan pengamatan di lapangan,, Dapat diketahui bahwa peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tertera dalam fungsi BPD yang ada pada PERMENDAGRI 110 Tahun 2016 yaitu peran BPD dalam menjalankan 3 fungsinya dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dapat dikatagorikan berjalan dengan baik karena dalam semua proses kepala desa dan BPD ikut memperjuangkan hasil rancangan desa yang berasal dari hasil aspirasi Masyarakat Desa Bumi Rahayu
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja anggota dan organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Studi pada Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan alat analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal utama dalam menganalsis data, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara keseluruhan tergolong baik dan maksimal yang diukur dengan sejumlah indikator penilaian kinerja yaitu : kualitas kerja, kuantitas kerja/pekerjaan yang dihasilkan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja organisasi/lembaga Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor secara komprehensif diukur dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi masyarakat desa yang meliputi : fungsi BPD Gunung Sari dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan tugas BPD Gunung Sari dalam melaksanakan pengawasan. Lebih lanjut diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD Gunung Sari dalam merumuskan dan/atau Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan efektif yang dibuktikan dari sebagian besar rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD Gunung Sari berasal dari usulan/rancangan Pemerintah Desa. Pelaksanaan fungsi BPD Gunung Sari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan efektif yang dibuktikan dengan banyaknya keluhan dan/atau aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindaklanjuti oleh BPD Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor. Sedangkan pelaksanaan tugas BPD Gunung Sari dibidang pengawasan dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Desa, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes).
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam penyusunan RPJMDes serta apa saja yang mempengaruhi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam rangka mendukung suksesnya implementasi hasil dari RPJMDes yang ada di Desa Antutan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan informsi, observasi dan dokumentasi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran BPD dalam penyusunan RPJMDes terkait dengan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan alurnya namun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam prosesnya yaitu berkaitan dengan hal kurang koordinasi, ego kepentingan kemudian kapasitas SDM anggota BPD.
