IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURVEI BIAYA HIDUP TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURVEI BIAYA HIDUP TERHADAP KESEJAHTERAN MASYARAKAT PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Survei Biaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2018. Serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan Kebijakan Survei Biaya Hidup terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini. maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Paket komoditas diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan dan menjadi dasar penghitungan inflasi sampai saat ini. Masyarakat tidak menerima petugas Survei Biaya Hidup untuk memberikan data adalah adanya stigma bahwa Badan Pusat Statistik yang bertanggung jawab atas program-program pemberian bantuan dari Pemerintah yang menurut sebagian masyarakat tidak tepat sasaran. Melalui kesempatan ini kami ingin meluruskan pandangan yang keliru tersebut. Dalam pendataan yang berujung pemberian bantuan, kapasitas Badan Pusat Statistik adalah melakukan pendataan dan kemudian menyerahkan data hasil pendataan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait kemudian menggunakan data tersebut sesuai keperluan dan alokasi dana yang ada pada masing-masing Kementerian. Sampai di sini, Badan Pusat Statistik tidak memiliki kewenangan apa-apa lagi. Sehingga jika ada keberatan-keberatan terhadap implementasi program baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, bisa dikomunikasikan kepada pihak terkait. Sangat disayangkan jika keberatan-keberatan tersebut diekspresikan dengan tidak mau menerima petugas Badan Pusat Statistik ataupun dengan memberikan data yang asal-asalan, karena pada akhirnya data yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan perencanaan pembangunan menjadi tidak terarah.