ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati Malinau nomor 3 tahun 2018 tentang beras daerah sesuai dengan pedoman beras daerah tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi beras daerah di kabupaten Malinau Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada implementasi program beras daerah berdasarkan ketentuan yang ada di pedoman beras daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori George Edward III Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Rasda tahun 2018 serta, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rasda ini berdasarkan teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor sebagai bagian dari persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Pemekaran kecamatan merupakan langkah strategis dalam penataan wilayah administratif guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Namun, hingga saat ini proses pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum dapat direalisasikan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, stakeholder, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, terutama terkait jumlah desa atau kelurahan serta kesiapan kelembagaan. Selain itu, terdapat faktor pendukung seperti potensi wilayah, dukungan masyarakat, dan posisi strategis sebagai ibu kota provinsi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta faktor politik dan administratif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mempercepat proses pemekaran kecamatan sebagai langkah awal dalam mewujudkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. This study aims to analyze the implementation of the expansion of Tanjung Selor District as part of the preparation for the establishment of a New Autonomous Region (DOB) of Tanjung Selor City. District expansion is a strategic step in administrative territorial restructuring to improve the effectiveness of governance and the quality of public services. However, the expansion process of Tanjung Selor District has not yet been optimally realized. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research informants include local government officials, district and village authorities, stakeholders, and the community. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the district expansion has not been carried out optimally due to several unmet requirements, particularly related to the number of villages or urban wards and institutional readiness. Supporting factors include regional potential, community support, and its strategic position as the provincial capital. Meanwhile, inhibiting factors include budget limitations, suboptimal inter-agency coordination, and political and administrative constraints. Therefore, more integrated and comprehensive efforts from local governments and relevant stakeholders are needed to accelerate the district expansion process as an initial step toward establishing the New Autonomous Region (DOB) of Tanjung Selor City.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada bulan Juni 2024 hingga selesai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan berawal dari keterbatasan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan mencakup rehabilitasi ruang kelas, pembangunan fasilitas penunjang, pengadaan mengajar belajar dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi, optimalisasi Dana BOS untuk pemeliharaan, serta monitoring dan pendampingan teknis. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap kenyamanan belajar, ketersediaan sarana praktik, dan motivasi siswa. Namun, pelaksanaan masih terkendala keterbatasan anggaran, hambatan geografis, keterlambatan pencairan dana, dan rendahnya kapasitas teknis pengelola sekolah. Keberhasilan program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kesimpulannya, kebijakan Dinas Pendidikan telah mengarah pada peningkatan infrastruktur SMA Negeri 1 Tanjung Palas, namun memerlukan perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, dan strategi pembiayaan berkelanjutan
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Palas Barat, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Wakil Kepala Dinas, pegawai bidang sarana dan prasarana, kepala sekolah, dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah mencakup tiga bentuk utama, yaitu: (a) bantuan dropping dari pemerintah, (b) pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, perpustakaan, serta pembelian meja, kursi, dan perlengkapan lainnya, serta (c) rehabilitasi sarana prasarana berupa perbaikan gedung sekolah. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan antara lain adanya dukungan anggaran pemerintah, koordinasi yang baik antar pihak terkait, serta perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar instansi, serta perencanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjung Palas Barat, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Wakil Kepala Dinas, pegawai bidang sarana dan prasarana, kepala sekolah, dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah mencakup tiga bentuk utama, yaitu: (a) bantuan dropping dari pemerintah, (b) pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, perpustakaan, serta pembelian meja, kursi, dan perlengkapan lainnya, serta (c) rehabilitasi sarana prasarana berupa perbaikan gedung sekolah. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan antara lain adanya dukungan anggaran pemerintah, koordinasi yang baik antar pihak terkait, serta perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar instansi, serta perencanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan riil sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 003 Kecamatan Tanjung Palas Utara Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan serta untuk mengetahui bagaimana dampak serta faktor-faktor penghmbat bangunan terhenti SDN 003 terhadap kegiatan belajar mengajar Siswa/i SDN 003 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Penelitian ini dilaksanakan Sekolah Dasar Negeri 003 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kajian dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut, Hal yang menyebabkan bangunan gedung SDN 003 Tanjung Palas Utara di Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan menjadi terhenti, bisa terjadi karena kesalahan dalam perencanaan anggaran, kurangnya pemahaman mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan proyek properti, atau terlalu optimis dalam merencanakan keuntungan yang akan diperoleh dari proyek tersebut.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap UMKM dimasa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan bagaimana dampaknya terhadap UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 30 pelaku usaha sebagai respondennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlambatan ekonomi akibat pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan stimulus dan pengembangannya berupa bantuan modal UMKM dan pelatihan. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha di Kalimantan Utara sejumlah Rp. 2.500.000/orang. Adapun pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2021 diantaranya adalah pelatihan kewirausahaan, keamanan pangan dan manajemen usaha, pelatihan pengembangan dan pemasaran produk home decor dan handicraft untuk ekspor, pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, dan pelatihan pengurusan legalitas usaha. Bantuan modal usaha dan pelatihan telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan baik dan dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas usaha.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Impelentasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara. Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif dengan menginterpretasikan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum focus utama dengan indikator variabel sebagai berikut : a)Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, b) Pelaksanaan penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Dalam menentukan informan penelitian ini peneliti menggunakan jenis non Probability Sampling dengan teknik Snowball Sampling. Hasil penelitian dilapangan Implementasi Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016. Koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan BPBD Kabupaten dan Propinsi dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur berjalan efektif dengan koordinasi dan komunikasi secara koheren dengan melibatkan seluruh stakehorlder.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti di mana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail. Hasil penelitian Implementasi kebijkaan penataan pasar tradisional di Tanjung Selor pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari 6 variabel penting dari proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni : Dari segi standar yang ditetapkan sudah maksimal namun sasaran dari kebijakan penataan pasar belum maksimal karena kondisi bangunan dan kebersihan pasar yang tidak terawatt pasca pemindahan ke gedung baru di Pasar Induk.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya. Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima dan juga pengelolaan terhadap pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam pengelolaan pedagang kaki lima khususnya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti dimana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan detail. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengenai empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah yaitu 1) Communication yaitu bagaimana komunikasi antar pemerintah dan pedagang kaki lima, 2) Resource yaitu orang-orang yang melakukan pengelolaan secara langsung sesuai dengan keahliannya atau tidak, 3) Disposition yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan, 4) Bureaucratic yaitu lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah belum maksimal dalam pengelolaan pedagang kaki lima sehingga sering terjadi kecemburuan antar pedagang dan penataan yang tidak strategis.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini memilki tujuan sebagai berikut untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap perilaku masyarakat tentang Covid-19 di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. serta mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan pemerintah Daerah terhadap perilaku masyarakat tentang Covid-19 di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan metode potong lintang (cross-sectional) dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Data yang didapatkan berasal dari beberapa Peraturan dan kebijakan lainnya, fenomena yang terjadi di lapangan serta content berita dari media massa. Hasil penilirian ini adalah Kebijakan Pemerintah terhadap Perilaku Masyarakat tentang Covid-19 di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan telah memberlakukan PPKM guna memutus penyebaran Covid-19. Kelurahan Tanjung Palas Tengah memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan selama menerapkan PPKM termasuk di wilayah Kelurahan Tanjung Palas Tengah. Kebijakan Kemenkes RI tentang pencegahan penularan COVID-19 diantaranya : Menucuci Tangan, Hindari Menyentuh Area Wajah, Hindari Berjabat Tangan dan Berpelukan, Jangan Berbagi Barang Pribadi , Etika ketika Bersin dan Batuk Jaga Jarak Sosial, Hindari Berkumpul dalam Jumlah Banyak dan Mencuci Bahan Makanan telah dilaksanakan dengan baik. Perilaku atau Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penulis dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan masyarakat Kelurahan Tanjung Palas Tengah memiliki sikap yang baik menunjukkan perilaku pencegahan COVID-19 yang baik juga, masyarakat disana percaya dengan mencuci tangan dan pembatasan kontak dekat dapat mencegah penyebaran virus COVID-19.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Namun setelah 4 tahun disahkan Peraturan Daerah tersebut belum bisa terlaksana sebagaimana mestinya. maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang izin usaha sarang burung walat di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis deskriftif kualitatif. Fokus penelitian yang dilakukan berfokus pada upaya Pemerintah Daerah melalui bidang perizinan dan nonperizinan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas. Informasi yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana peraturan daerah tersebut diimplementasikan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas diketahui bahwa dari semua indikator yang diteliti tidak memenuhi syarat dalam memperoleh izin usaha dari bidang perizinan dan nonperizinan. artinya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas belum terlaksana dengan baik.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURVEI BIAYA HIDUP TERHADAP KESEJAHTERAN MASYARAKAT PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Survei Biaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2018. Serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan Kebijakan Survei Biaya Hidup terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini. maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Paket komoditas diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan dan menjadi dasar penghitungan inflasi sampai saat ini. Masyarakat tidak menerima petugas Survei Biaya Hidup untuk memberikan data adalah adanya stigma bahwa Badan Pusat Statistik yang bertanggung jawab atas program-program pemberian bantuan dari Pemerintah yang menurut sebagian masyarakat tidak tepat sasaran. Melalui kesempatan ini kami ingin meluruskan pandangan yang keliru tersebut. Dalam pendataan yang berujung pemberian bantuan, kapasitas Badan Pusat Statistik adalah melakukan pendataan dan kemudian menyerahkan data hasil pendataan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait kemudian menggunakan data tersebut sesuai keperluan dan alokasi dana yang ada pada masing-masing Kementerian. Sampai di sini, Badan Pusat Statistik tidak memiliki kewenangan apa-apa lagi. Sehingga jika ada keberatan-keberatan terhadap implementasi program baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, bisa dikomunikasikan kepada pihak terkait. Sangat disayangkan jika keberatan-keberatan tersebut diekspresikan dengan tidak mau menerima petugas Badan Pusat Statistik ataupun dengan memberikan data yang asal-asalan, karena pada akhirnya data yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan perencanaan pembangunan menjadi tidak terarah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna menyelesaikan masalah – masalah tertentu terkait kemiskinan di Indonesia,dan khususnya di Kabupaten Bulungan. Pada pelaksnaannya, kebijakan seringkali tumpeng tindih dan dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini selain disebabkan oleh factor masyarakat itu sendiri, juga berkaitan dengsan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait yang memiliki wewenang dalam merencanakan, mengelola dan mengatur proses pelaksanaan serta penyaluran bantuan, program / kegiatan, dan kebijkan – kebijkan lainnya. Terjadinya perbedaan data –data kemiskinan menjadi salah satu penyebab ketimpangan yang terjadi dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bulungan. Data yang terpadu (BDT) yang berisi daftar pendududuk terindetifikasi miskin dan rentang yang selalu dijadikan acuan dalam mendukung tahap analisis kebijkan penanggulangan kemiskinan. Banyaknya alternative kebijkan diikuti target yang harus dicapai menuntut peran dari pengambil keputusan untuk menentukan kebijkan yang paling sesuai dikaitkan dengan kondisi dan situasi kemiskinan melalui suatu indicator kemiskinan pada saat ini ataupun pada masa yang akan dating. Melihat kondisi tersebut, penelitian tugas akhir ini memiliki gagasan untuk merancang sebuah system imformasi peramalan yang dapat digunakan untuk mendukung kebijkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bulungan melalui mekanisme peramalan dengan adanya intervensi dan target dengan bantuan metode peramalan least square (kuadrat terkecil). Hasil tugas akhir ini adalah rancangan system imformasi peramalan yang dapat digunakan untuk meramalkan indicator – indicator kemiskjinan atas kecenderungan data dimasalalu, meramalkan indicator kemiskinan melalui adanya masukan intevensi kebijakan beserta sasaran penerimannya pada basis data terpadu (BDT). Seta mekanisme dengan target yang digunkan untuk memperoleh rekomendasi jenis – jenis interpensi kebijkan beserta besaran nilai interpensi yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi kebijakan pencairan dana bantuan hibah Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan pencairan dana Bantuan Hibah Pada Organisas.Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapa tditerima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki unit kerja yang menangani program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adatistiadat, dan keolahragaan non-profesional. Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan.
