ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TEPIAN SUNGAI KAYAN JALAN SABANAR LAMA KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN Oleh : Oktaviani Nurhasanah NPM. 202251004 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara ABSTRAK Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Tanjung Selor, khususnya di kawasan Tepian Sungai Kayan Jalan Sabanar Lama, sering menimbulkan permasalahan seperti terganggunya ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai aturan. Dalam hal ini, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan berperan dalam menegakkan peraturan daerah melalui penertiban PKL. Namun, efektivitas pelaksanaan penertiban masih menjadi perhatian karena masih banyak PKL yang kembali berjualan setelah dilakukan penertiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP tergolong cukup baik, namun belum optimal. Penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui pemberian peringatan sebelum tindakan lebih lanjut. Faktor pendukung meliputi adanya sarana prasarana dan koordinasi antar instansi, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran PKL, kebiasaan kembali berjualan, serta belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai. Kinerja Satpol PP sudah berjalan cukup baik, namun perlu peningkatan dalam konsistensi penertiban dan penyediaan solusi bagi PKL.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam menerapkan sistem pengendalian internal di bidang aparatur sipil negara, danfaktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam menerapkan sistem pengendalian internal di bidang aparatur sipil negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui kinerja Inspektorat KabupatenBulungan dalam menerapkan sistem pengendalian internal bidang aparatur sipil Negara telah terlaksana secara efektif. Faktor pendukung efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bulungan adalah adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan tugas danfungsi Inspektorat KabupatenBulungan, dan telah terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kabupaten Bulungan sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri. Sedangkan factor penghambatnya adalah belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan, sarana prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan yang belum representatif, masih kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan PKPT atau Daftar Materi Pemeriksaan (DMP), danmasih rendahnya partisipasi dari SKPD dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam menerapkan sistem pengendalian internal di bidang aparatur sipil negara, danfaktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam menerapkan sistem pengendalian internal di bidang aparatur sipil negara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui kinerjaInspektoratKabupatenBulungandalammenerapkansistempengendalian internal bidangaparatursipilnegaratelahterlaksanasecaraefektif. FaktorpendukungefektivitaskinerjaInspektoratKabupatenBulunganadalahadanyakebijakanpemerintahdaerah yang mendukungpelaksanaantugasdanfungsiInspektoratKabupatenBulungan, dan telah terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kabupaten Bulungan sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri.Sedangkanfaktorpenghambatnyaadalahbelum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan, saranaprasaranapenunjangpelaksanaanpengawasan yang belumrepresentatif, masih kurangnya bidang kompetensi pendidikan sesuai dengan PKPT atau Daftar Materi Pemeriksaan (DMP), danmasih rendahnya partisipasi dari SKPD dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
