ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian dalam skripsi ini melatar belakangi kondisi sosial dalam pembangunan khususnya Rumah Ibadah upaya meningkatkan Kesejahteraan Rakyat sekitar dalam Menjalani atau melaksanakan Ibadah sesuai kepercayaannya Masing-masing, khususnya di Kalimantan Utara Kabupaten Bulongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Bantuan Pembangunan Dana Hibah Rumah Ibadah Tahun 2022, apakah program bantuan sosial ini bisa membantu mempercepat proses pembangunan Rumah Ibadah yang ada di Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan. Peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif adalah metode dimana akan dilakukan beberapa metode atau Teknik pengambilan data seperti interview atau wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian yang diambil mulai dari pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti menyampaikan bawah program bantuan sosial yang dijalankan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten, hampir 99% Program bantuan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tata tertib yang tercantumkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang tentang Tata cara pemberian Hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam hal untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan tersebut, perlu adanya campur tangan dan peran dari pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah lokal, provinsi sampai kepada tingkat pemerintah pusat. Guna dalam menerapkan beberapa program dan menjalankan program untuk mempercepat pembanguan dalam daerah itu sendiri.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima pada Tepian Sungai Kayan Tanjung Selor dari 3 indikator yaitu penataan tempat, pemberian perlindungan hukum dan perizinan, pembinaan dan pengawasan serta mengetahui faktor pendukung dan pengahambat peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan tahap perencanaan untuk menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan melakukan perehaban di Tepian Sungai Kayan untuk menyediakan tempat berjualan bagi PKL, perlindungan hukum dan perizin masih diberikan belum merata karena masih terdapat tempat yang belum diberikan izin oleh pemerintah untuk berjualan, pembinaan sudah diberikan oleh pemerintah daerah kepada PKL namun pengawasan masih belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari OPD lainnya dan dukungan dari PKL yang berjualan di Tepian Sungai Kayan, adapun faktor penghambat terbatasnya ruang untuk lokasi penataan dan sikap pedagang yang terkadang sulit diajak bekerja sama.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka reformasi demokrasi dan mengefisiensi belanja pegawai yang telah ada. Hal ini yang kemudian menjadi kendala bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Sementara itu, besaran pengeluaran untuk belanja pegawai seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai atutan dari pemerintah pusat. Apakah kebijakan ni dapat digolongkan sebagai kebojakan yang startegis dalam rangka mengefisiensi pengeluaran pemerintah dalam belanja pegawai ?. Bagaimana kondisi belanja modal dan belanja pegawai pada pemerintah daerah Kabupaten Bulungan ? Serta apa strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD untuk menjawab tantangan kebijakan moratorium ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui wawancara (interview) dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan efisiensi belanja pegawai dalam implementasi kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bahwa kebijakan moratorium CPNS sepenuhnya belum dapat mengurangi pembengkakan penggunaan APBN khususnya belanja pegawai.
