ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Ruas Jalan Poros Trans Kalimantan Utara di kawasan Sungai Urang, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan merupakan infrastruktur strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor akibat kondisi topografi yang curam, curah hujan tinggi, karakteristik geologi, serta penggunaan lahan di sekitar jalan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi pelayanan jalan dan keselamatan pengguna jalan sehingga diperlukan kajian risiko sebagai dasar dalam penyusunan prioritas mitigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat risiko tanah longsor, mengidentifikasi distribusi spasial tingkat risiko, serta menetapkan zona prioritas penanganan melalui integrasi metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Geographic Information System (GIS). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode AHP untuk menentukan bobot kepentingan dari 12 parameter yang dikelompokkan ke dalam tiga variabel, yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan keterpaparan (exposure). Pembobotan dilakukan berdasarkan penilaian lima responden ahli. Selanjutnya, bobot Level 2 (L2) hasil AHP diintegrasikan ke dalam analisis spasial menggunakan metode Weighted Overlay pada perangkat lunak GIS untuk menghasilkan peta tingkat risiko tanah longsor dan zona prioritas penanganan. Hasil pembobotan kumulatif AHP menunjukkan bahwa parameter aktivitas sosial ekonomi (18%), kepadatan penduduk (16%), dan volume lalu lintas harian rata-rata (15%) merupakan parameter yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam analisis risiko tanah longsor. Berdasarkan bobot Level 2 (L2) yang digunakan dalam analisis GIS, diperoleh nilai indeks risiko tanah longsor berkisar antara 4,54 hingga 5,39, yang diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu risiko rendah (4,54–4,82), risiko sedang (>4,82–5,10), dan risiko tinggi (>5,10–5,39). Distribusi spasial menunjukkan bahwa Segmen 1 didominasi oleh kelas risiko rendah, Segmen 2 didominasi oleh kelas risiko tinggi, sedangkan Segmen 3 berada pada kelas risiko sedang hingga tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, Segmen 2 dan Segmen 3 ditetapkan sebagai Zona Prioritas I, sedangkan Segmen 1 ditetapkan sebagai Zona Prioritas II. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas mitigasi bencana serta pengelolaan infrastruktur jalan berbasis risiko di Kabupaten Bulungan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Ruas Jalan Poros Tanjung Selor–Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, mengalami peningkatan beban lalu lintas akibat Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), sehingga menimbulkan berbagai kerusakan perkerasan pada segmen STA 02+500–03+500. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kerusakan jalan serta menentukan prioritas penanganannya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), mengacu pada teori klasifikasi jalan, jenis, dan faktor penyebab kerusakan perkerasan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan survei kondisi perkerasan yang dianalisis menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI), serta matriks perbandingan berpasangan AHP yang diuji konsistensinya melalui Consistency Ratio. Hasil survei menunjukkan jenis kerusakan berupa retak kulit buaya, lubang, amblas, tambalan, dan kerusakan tepi jalan, dengan nilai PCI berada pada kategori baik hingga sedang; segmen dengan kondisi terendah adalah STA 03+200–03+300 dengan nilai PCI sebesar 48. Hasil AHP menunjukkan kriteria biaya penanganan memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,452, diikuti kondisi jalan 0,382, kepentingan ekonomi 0,098, dan volume lalu lintas 0,068. Berdasarkan sintesis global, prioritas utama penanganan adalah STA 03+200–03+300 (Segmen 8) dengan nilai 0,174, diikuti STA 03+000–03+100 (Segmen 6) dengan nilai 0,121, dan STA 02+800–02+900 (Segmen 4) dengan nilai 0,105. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode AHP mampu menghasilkan urutan prioritas penanganan jalan yang objektif dan sistematis, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pemeliharaan jalan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah adalah sebuah bentuk Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, wujud dalam hal tersebut adalah progam Dana Desa. Keuangan desa termuat dalam APBDesa yang terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Desa), ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa). Salah satu bentuk pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Belanja Desa, dimana salah satau dari hal tersebut adalah dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Dalam pengadaan barang/jasa terdapat banyak kelemahan dan permasalahan yang timbul karena berbagai faktor yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan terkuat dalam pengadaan barang/jasa di desa serta cara untuk mengurangi kelemahan terkuat dalam pengadaan barang/jasa di desa. Sedangkan manfaat yang diperoleh adalah dapat mengurangi timbulnya masalah yang di sebabkan oleh kelemahan yang ada dalam pengadaan barang/jasa di desa sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa di desa bisa maksimal dan lebih bermanfaat bagi masyarakat desa. Penelitian ini dialakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dimana data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner tentang perbandingan tingkat kelemahan yang timbul dalam pengadaan barang/jasa di desa. Kelemahan utama yang diperbandingkan adalah dari segi cara pengadaan barang/jasa, segi perencanaan,dan segi pelaksanaan. Dari segi kelemahan utama terdapat kriteria masalah yang berupa sumber daya manusia, nilai pengadaan barang/jasa, jenis pengadaan barang/jasa, jarak dan kondisi lokasi pengadaan barang/jasa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Dari penelitian ini, setelah data melalui beberapa proses perhitungan dan analisa nilai prioritas yang diperoleh dari kelemahan dan kriteria masalah. Nilai prioritas tertinggi terdapat pada sumber daya manusia dengan nilai prioritas 0,451 dengan persentase kelemahan 45% dan nilai prioritas terendah adalah kondisi sosial budaya msyarakat dengan nilai prioritas 0,068 dan persentase sebesar 7%.
BookOpen AccessMetadata saja
2017•Koleksi Perpustakaan
