MM

PERAN BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai di kantor bupati bulungan studi kasus bidang kominfo

PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BULUNGAN DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023

Salah satu unsur penting dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah pada konteks otonomi di Indonesia adalah mengenai keberadaan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai konsekwensi dianutnya paham demokrasi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (staatskundige decentralisatie) dalam tatanan negara kesatuan (unitary state) (Achmad Ruslan 2003). Sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya desentralisasi yang diikuti pula oleh otonomi daerah maka daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pada konteks inilah DPRD bersama Pemerintah Daerah tampil menjadi lembaga daerah terdepan dalam merumuskan dan menyelenggarakan berbagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat tersebut. Pengaturan pada level konstitusi itu kemudian diikuti dengan berbagai produk hukum undang- undang di bawahnya yakni Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan pengganti Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu substansi penting dari kedua produk undang-undang tersebut mengatur tentang kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD yang diletakan dalam semangat membangun dan memperkuat desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan serta tumbuhnya demokrasi lokal yang dinamis di daerah.

EVALUASI PENERAPAN ZONA SELAMAT SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI 002 TANJUNG SELOR

Pemerintah Indonesia menerapkan suatu program yang diberi nama Zona Selamat Sekolah (ZoSS) Sebagai salah satu syarat untuk mengurangi kecepatan kendaraan di lokasi sekitar sekolah. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Zona Selamat Sekolah di SDN 002 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan observasi fasilitas perlengkapan ZoSS seperti dimensi, zebra cross, rambu dan marka jalan yang selanjutnya dibandingkan dengan peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK3582/AJ/DRJD/2018. Berdasarkan hasil analisis, pemenuhan fasilitas kelengkapan zona selamat sekolah berupa dimensi (panjang ZoSS), zebra cross rambu lalu lintas dan marka jalan, beberapa fasilitas belum sesuai dengan standar yang ada. Kecepatan kendaraan saat melewati ZoSS masih lebih besar jika dibandingkan dengan batas kecepatan maksimum yang diijinkan di lokasi ZoSS yaitu (30 km/jam). Rata-rata kecepatan kendaraan di lokasi ZoSS yaitu 43.41 km/jam, sehingga penerapan ZoSS belum efektif. Diperlukan adanya perbaikan pada ZoSS dan marka jalan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja Zona Selamat Sekolah.

PENERAPAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN DAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN KANTOR BALAI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) TANJUNG SELOR

Konsep nilai hasil (Earned Value) merupakan suatu metode pengelolaan proyek yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu. Metode ini memberikan informasi tentang Varian Biaya (Cost Varian), Varian Jadwal (Schedule Varians), Indeks Kinerja Biaya (Cost Performance Index), Indeks Kinerja Jadwal (Schedule Perfomance Index) proyek dalam laporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan earned value dalam memperkirakan biaya dan waktu pengerjaan proyek, apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan waktu dan biaya yang direncanakan. Metode nilai hasil ini mencakup rencana anggaran biaya (RAB), analisa harga satuan serta laporan kemajuan proyek diolah untuk mendapatkan BCWS (Bidgeted Cost of Work Schedule), ACWP (Actual Cost of Work Perfomance), dan BCWP (Budgeted Cost of Work Perfoemance). Dari hasil penerapan metode nilai hasil diketahui sampai hasil tinjauan pada bulan November didapatkan BCWS = Rp. 1.076.846.259,73; ACWP = Rp. 902.787.728,18; BCWP = 1.062.152.074,42; Dan dapat diketahui perkiraan biaya akhir proyek EAC (Estimate At Complete) adalah Rp. 1.265.612.958,53 dengan anggaran rencana sebesar Rp. 1.483.200.000,00 dan Estimate Date Complete (EDC) diketahui pekerjaan selesai selama 56 hari. Dari hasil tersebut pekerjaan mengalami keterlambatan selama 28 hari

ANALISIS OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA MENGGUNAKAN METODE TIME COST TRADE OFF PADA PROYEK REVITALISASI TUGU CINTA DAMAI

Proyek konstruksi dapat diukur dari biaya yang menguntungkan dan waktu penyelesaian yang tepat sebagai salah satu faktor keberhasilan suatu proyek. Untuk mengantisipasi resiko seperti keterlambatan yaitu dengan mengoptimalkan biaya dan waktu pada proyek. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui waktu dan biaya serta alternatif percepatan yang paling optimum pada proyek Revitalisasi Tugu Cinta Damai setelah dilakukan percepatan. Metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan biaya dan waktu pada proyek tersebut adalah metode Time Cost Trade Off (TCTO) yang memungkinkan manajer proyek untuk memilih alternatif waktu dan biaya terbaik dengan menganalisis penambahan biaya proyek akibat pengurangan durasi pelaksanaan, sehingga didapatkan kondisi biaya dan waktu optimum. Pada metode ini dibantu dengan Microsoft Project untuk mencari lintasan kritis dengan menentukan hubungan antar kegiatan pekerjaan (Predecessors & Successors) dan Microsoft Excel untuk membantu dalam perhitungan data maupun percepatan pada metode ini. Pada alternatif penambahan jam kerja 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, didapatkan alternatif yang paling optimum yaitu penambahan jam kerja 2 jam dengan total durasi proyek adalah 63 hari kerja dengan total biaya sebesar Rp711.959.216,54, menghasilkan efisiensi waktu proyek sebanyak 35 hari (35,71%) dan efisiensi biaya proyek sebesar Rp12.137.717,90 (1,68%). Jadi, dari ketiga alternatif percepatan tersebut, alternatif yang paling optimum adalah penambahan jam kerja 2 jam, dengan selisih durasi 35 hari.

Studi tentang rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan

Di Kabupaten Bulungan rehabilitas sosial anak mengalami peningkatan, pada tahun 2018 terdapat 19 kasus dan meningkat menjadi 76 kasus pada tahun 2019, kecendurungan semakin meningkatnya jumlah rehabilitas sosial anak merupakan fenomena nyata yang harus segera ditingkatkan penanganannya secara lebih baik. Sebab jika permasalahan ini tidak segera ditangani maka dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Masalah anak menggunakan narkotika merupakan masalah yang sangat komplek. Untuk mengetahui studi tentang rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan, Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi studi tentang rehabilitas anak berhadapan dengan hukum pada dinas sosial Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian : Pembinaan yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi bagi Anak Berhadapan Hukum. salah satu perbedaannya adalah pemenuhan hak atas pendidikan dimana klien Anak Berhadapan Hukum yang dididik di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Unit pelaksana Teknis Kabupaten Bulungan dapat tetap bersekolah seperti biasa. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat berjalannya proses pembinaan, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, seperti beberapa bangunan yang terbengkalai dan kurangnya kendaraan operasional yang membantu memberikan pelayanan guna memperlancara pemberian pelayanan terhadap Anak Berhadapan Hukum. 2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan, ekonomi/social, dan psikologis anak dan terdapat upaya menanggulangi kenakalan anak yaitu berupa tindakan preventif, hukuman, dan kuratif. Dengan adanya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah peraturan yang secara khusus mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia agar benar-benar terwujudnya jaminan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN AIR BERSIH MELALUI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA METUN SAJAU KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam penyediaan air bersih melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan (pamsimas) di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan melalui 3 tahap yaitu perencanan, pemanfaatan dan pengendalian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada peran peran pemerintah desa dalam penyediaan air bersih melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan (pamsimas) di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Dengan Informan Lembaga-lembaga desa metun sajau, serta masyarakat terkait. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam penyediaan air bersih melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan (pamsimas) di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan masih dalam tahap proses perwujudan dan peran pemerintah desa belum dilakukan sepenuhnya atau masih dalam tahap proses dan masih perlu peran lanjutan baik dari aparat desa nya, masyarakat yang terkait seperti tim kelompok air yang mengelola serta pemerintahan yang terkait.

Pembuatan Selai Cempedak (Arthocarpus champeden) Dengan Penambahan Ekstrak Bunga Kecombrang (Etlingera elatior)

MUHAMMAD HARDIANSYAH. 201931002. PEMBUATAN SELAI CEMPEDAK (Arthocarpus champeden) DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK BUNGA KECOMBRANG (Etlingera elatior) Selai merupakan produk makanan dengan konsisten gel atau semi padat yang dibuat dari bubur buah cempedak dengan penambahan ekstrak bunga kecombrang (Etlingera elatior). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kosentrasi penambahan ekstrak bunga kecombrang yang optimal serta pengaruhnya pada pembuatan selai. Penelitian ini dilaksanakan pada pada bulan September hingga bulan Desember 2023 di Laboratorium Pangan dan Pasca Panen Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Kaltara. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan satu faktor yaitu penambahan ekstrak bunga kecombrang yang terdiri dari 5 perlakuan dan 2 ulangan. Adapun perlakuan yaitu A (100:0) cempedak, B (85:15) penambahan ekstrak bunga kecombrang, C (70:30) penambahan ekstrak bunga kecombrang, D (55:45) penambahan ekstrak bunga kecombrang, E (40:60) penambahan ekstrak bunga kecombrang. Hasil penelitian diperoleh bahwa penambahan ekstrak bunga kecombrang yang optimal (Terbaik) pada proses pembuatan selai cempedak adalah pada formula B (85:15). Serta penambahan ekstrak bunga kecombrang pada proses pembuatan selai berpengaruh terhadap warna, rasa, aroma, daya oles, kadar air, vitamin C, dan total fenol.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gunung Sari kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Berdasarkan Kenyataan yang ada desa Gunung sari merupakan desa yang memilki potensi alam yang banyak. Desa ini juga merupakan salah satu daerah memliki tingkat kesejahteraan masyarkat masih kurang. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Sari, pemerintah Desa membentuk sebuah badan Usaha di tingkat desa pada tahun 2017. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). inibertujuan untuk memperkuat perkonomian masyarakat desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa Gunung Sari bergerak dalam bidang usaha yaitu penyedia jasa sewa alat pertanian dan perlengkapan acara. Dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan pasrtisipasi dari masyarakat setempat. Pemerintah juga beperan dalam mengavluasi pengelolaan BUMDes. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara dan. dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data ada tiga tahapan yakni tahap redukasi data, tahap penyajian data (data display) dan tahap verifikasi data.

STUDI TENTANG STANDAR KEBERSIHAN AREA KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN BULUNGAN

STUDI TENTANG STANDAR KEBERSIHAN AREA KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN BULUNGAN Oleh : Muhammad Rizal NPM. 201751034 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara ABSTRAK Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang standar kebersihan area kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan. Lokasi penelitian pada Kantor Bupati Kabupaten Bulungan. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif, pada penelitian ini terdapat 12 (dua belas) orang narasumber, yang terdiri dari delapan orang laki-laki dan empat orang perempuan. Dengan berupaya menjelaskan fakta lapangan terkait Standar Oprasional Prosedur (SOP) kebersihan area kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara secara langsung kepada responden dan melalui pengumpulan data dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan tidak ditemukannya Standar Oprasional Prosedur (SOP) Kebersihan Area Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan dikarenakan proses kebersihan area kerja dilakukan dengan mengunakan pihak ketiga di bawah kordinasi sekertariat bagian umum. Kedepannya sudah seharusnya proses tentang kebersihan area kerja pada kantor pemerintah daerah sudah diatur mengunakan pedoman standar yang berlaku.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA BIDUK BEBANDUNG (Studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melestarikan budaya Biduk Bebandung dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bulungan. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melestarikan budaya Biduk Bebandung dengan kebijakan,strategi dan fasilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah dalam melestarikan budaya Biduk Bebandung sudah melakukan peran untuk melestarikan budaya Biduk Bebandung dengan menerbitkan peraturan bupati sebagai landasan untuk menyelengarakan acara Biduk Bebandung di dalam perayaan birau, pemerintah juga telah melakukan strategi untuk melestarikan budaya Biduk Bebandung dengan melakukan sosialisasi dan mengajak komunitas-komunitas untuk mempromosikan budaya Biduk Bebandung dan juga peran pemerintah dalam memfasilitaskan acara Biduk Bebandung dengan menyiapkan bahan meterial dan anggaran untuk menbuat Biduk Bebandung. Dengan kebijakan pemerintah dalam melestarikan budaya Biduk Bebandung menerbitkan Peraturan Bupati Bulungan nomor 19 tahun 2023 tentang persetujuan hari jadi pemerintah juga mempromosikan adalah Biduk Bebandung dengan cara mensosialisasikan di setiap kecamatan yang ada di Tanjung Selor dan mengajak komunitas-komunitas yang ada di Tanjung Selor dan pemerintah memfasilitasi bahan untuk pembuatan Biduk Bebandung yang telah di siapkan dan berkerjasama dengan masyarakat.

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM BANTUAN PEMBANGUNAN DANA HIBAH RUMAH IBADAH TAHUN 2022

Penelitian dalam skripsi ini melatar belakangi kondisi sosial dalam pembangunan khususnya Rumah Ibadah upaya meningkatkan Kesejahteraan Rakyat sekitar dalam Menjalani atau melaksanakan Ibadah sesuai kepercayaannya Masing-masing, khususnya di Kalimantan Utara Kabupaten Bulongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Bantuan Pembangunan Dana Hibah Rumah Ibadah Tahun 2022, apakah program bantuan sosial ini bisa membantu mempercepat proses pembangunan Rumah Ibadah yang ada di Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan. Peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif adalah metode dimana akan dilakukan beberapa metode atau Teknik pengambilan data seperti interview atau wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian yang diambil mulai dari pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti menyampaikan bawah program bantuan sosial yang dijalankan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten, hampir 99% Program bantuan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tata tertib yang tercantumkan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang tentang Tata cara pemberian Hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam hal untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan tersebut, perlu adanya campur tangan dan peran dari pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah lokal, provinsi sampai kepada tingkat pemerintah pusat. Guna dalam menerapkan beberapa program dan menjalankan program untuk mempercepat pembanguan dalam daerah itu sendiri.

Analisis tingkat kerawanan banjir berbasis SIG (Sitem Informasi Geografis) di Wilayah Landscape Kayan

Indonesia merupakan negara maritim yang terletak pada 60 LU – 110 LS serta 950BT – 1410BT dengan pola geomorfologi beragam. Geomorfologi pada daerah Indonesia memiliki keberagamana dari dataran rendah hingga tinggi. Hal ini disebabkan karena kondisi Indonesia yang terletak pada 2 lempeng samudera dan 1 lempeng benua yaitu lempeng indo-australia, lempeng pasifik dan lempeng eurasia. Banjir yang terjadi disebsabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dan masalah drainase dan penumpukan sampah serta penumpukan sampah juga turut menyebabkan meluapnya air sehingga menyebabkan banjir di beberapa kecamatan di wilayah landscape Kayan. Dalam tulisan ini banjir yang tersebar di wilayah Landscape Kayan di analisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan metode skoring dan pembobotan. Selanjutnya dilaksanakan tahap anaalisis tingkat kerawanan banjir di wilayah Landscape Kayan dan kecamatan yang ada di wilayah Landscape Kayan hasilnya adalah sebaran tingkat kerawanan banjir di wilayah landscape Kayan dan Kecamatan yang dibuat berdasarkan peta-peta faktor penentu banjir dan luas sebaran banjir dari lima kelas kerawanan banjir, yaitu: kelas sangat aman, kelas aman, kelas sedang, kelas rawan, dan kelas sangat rawan. Kata Kunci : Banjir, skor, bobot, sebaran banjir wilayah landscape Kayan, sebaran banjir Kecamatan.

PERSEPSI DAN INTENSI PELAKU USAHA (UMKM) TERHADAP PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI DIGITAL PASCA PANDEMI COVID-19 DI BULUNGAN

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan intensi UMKM terhadap penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran berbasis digital di Kabupaten Bulungan. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk menguraikan fenomena tersebut. Teknik yang digunakan berupa triangulasi data yakni dengan menggabungkan sumber data yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel penelitian sebanyak 7 UMKM di Kabupaten Bulungan yang telah menggunakan QRIS sebagai proses pembayaran secara digital. Indikator yang digunakan untuk melihat persepsi pada pelaku UMKM ditinjau dari persepsi manfaat, pengaruh eksternal, persepsi hambatan, persepsi kemudahan, dan pemahaman akan QRIS. Adapun intensi pelaku UMKM terhadap QRIS juga dibentuk dari ketiga persepsi tersebut disertai kendala atau pun hambatan dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Penelitian ini megindikasikan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap QRIS sehingga bisa membentuk intensi yang kuat bagi mereka untuk menerapkan sistem pembayaran secara digital melalui QRIS.

Judul

Abstrak

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN PROYEK PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM FISIKA SMA NEGERI 1 KECAMATAN SEKATAK

Sebuah proyek dikatakan berhasil jika pembangunan diselesaikan tepat waktu,sesuai anggaran dan kualitas baik. Selain itu juga memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggan untuk menentukan keberhasilan proyek setelah didapatkan kriteria proyek sukses secara general, dilakukan modifikasi framework untuk kriteria keberhasilan proyek. Pelaksanaan pembangunan yang lama akan menimbulkan resiko yang yang bervariasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek ruang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Kecamatan Sekatak dan untuk mengetahui Faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan proyek pembangunan ruang Laboratorium SMA Negeri 1 Kecamatan Sekatak. Dalam penelitian ini menggunakan metode Regresi linear berganda yang terdiri dari 4 variabel dependen X1 (biaya) X2 (waktu) X3 (mutu) dan X4 (K3L) dengan sub variabel sebanyak 11 variabel. Dari hasil perhitungan diperoleh jumlah pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dan juga pengaruh simultan dari keseluruhan variabel independent terhadap variabel dependen. Dengan pengaruh terbesar yaitu ada pada X1 (biaya) mempunyai nilai pengaruh terhadap keberhasilan proyek yaitu sebesar 0,698 dan X2 (waktu) mempunyai pengaruh nilai sebesar 0,019 dan X3 (mutu) memiliki pengaruh berbanding lurus dengan nilai sebesar -1,473 dan X4 (K3L) mempunyai pengaruh berbanding lurus dengan nilai sebesar -0,788. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan faktor yang paling berpengaruh adalah biaya (X1) Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa biaya X1 adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap faktor keberhasilan proyek adalah biaya ( X1) dengan nilai korelasi 0,698.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (Studi Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 50)

ABSTRAK Setiap manusia membutuhkan pelayanan, maka secara nalar dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Terutama dalam Kepemilikan Akta Kematian diperlukan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 yang memiliki 5 persyaratan Kepemilikan Akta Kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bulungan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang Komprehensif, maka dilakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada informan sebagai sumber data primer serta Dokumen sebagai sumber data skunder. Hasil dari penelitian dan pengamatan di lapangan, dapat diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 dengan 5 persyaratan Kepemilikan Akta Kematian

Pengantar Ilmu Pertanian

perkembangan pertanian. Pertanian merupakan sektor unggulan dalam menyediakan sumber bahan pangan dan obat – obatan, bahkan sebagai penyedian sumber energi terbarukan. Upaya pembangunan pertanian Indonesia memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, lebih-lebih kalangan akademisinya. Upaya tersebut menjadi sangat urgen bagi Fakultas Pertanian UMSU sebagai Fakultas yang bergerak dalam bidang pertanian di Indonesia. Di lingkungan Fakultas Pertanian sendiri dapat dengan mudah dipahami, bahwa pertanian mempunyai arti yang luas, namun bagi masyarakat umum, pengertian pertanian dalam arti luas tersebut tidaklah koheren, tunggal, dan tanpa bias.

Pengantar Pengetahuan Lingkungan

Pengantar Pengetahuan Lingkungan merupakan pengetahuan yang mengkaji hubungan mahkluk hidup dengan lingkungannya dengan dampak kehidupan manusia serta berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pertimbangan yang sangat penting dalam memahami lingkungan adalah terjaganya kualitas lingkungan yang prosesnya sangat rumit akibat aktivitas manusia. Dalam buku ini bagaimana proses manajemen dalam pengelolaan lingkungan yang baik dan sumber daya alam untuk meningkatkan pembangunan di bumi ini serta mempertahankan bumi dalam keadaan seperti semula atau lebih baik