ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum dan kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskripstif. Sumber data yaitu Ketua KPU Provisi Kalimantan Utara besera jajaran dan staf. Teknik pengumpulan data mencakup Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi . Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum yaitu: Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporanapakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Penemu pelanggaran yaitu Bawaslu Provinsi, pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara Indonesia, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Terlapor yaitu Partai Politik, Calon pemilu, tim kampanye . Temuan dan Laporan merupakan hasil kajian awal yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan dan Laporan yang telah memenuhi syarat formal dan materiel. Pemeriksaan dilakukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Pemeriksanaan dilakukan atas temuan dan pelaporan pelanggaran. Pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Putusan diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka, dan selanjutnya. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum yaitu lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui strategi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah provinsi kalimantan utara tahun 2024. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini Sebagai sarana aktualisasi diri dan pengaplikasian teori yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam instansi pemerintah, terutama dalam bidang politik dan Kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Secara umum fokus utama penelitian ini adalah mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan Strategi KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2024 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada pasa 28 dan 29. Pelaksanaan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Terdapat formulasi yang akan diambil oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu kada tahun 2024. Terddapat faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat/Pemilih.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa didesa lubakan kecamatan sembakung kabupaten nunukan tahun 2021. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Data-data yang digunakan penelitian ini diperoleh dengan Teknik observasi berdasarkan keadaan dilapangan serta Teknik wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Staf Desa, Ketua BPD, Ketua Panitia Pilkades, Panitia Pilkades dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan sampel penelitian yang digunakan sebanyak 12 (dua belas) orang dengan Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam politik secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa lubakan dilihat dalam berbagai bentuk yaitu partisipasi masyarakat dalam pencalonan, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye dan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara. Dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pencalonan sangat tinggi, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara cukup tinggi. Berbeda dengan partisipasi masayarakat dalam mengikuti kampanye dilihat kurang aktif dalam kegiatan kampanye nya. Padahal ini sangat penting untuk mengenal program kerja pemimpin untuk mewujudkan desa yang desa yang Makmur dan sejahtera.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pemilihan kepala desa merupakan ajang demokrasi setiap desa dalam 6 tahun sekali. Kepala desa merupakan figur nomor 1 yang ada di setiap desa, kepala desa dipilih masyarakat melalui pemilihan kepala desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perubahan Perilaku masyarakat menjelang pemilihan kepala desa di Desa Gunung Putih. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan ( observasi) dan dokumentasi . Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Masyarakat pada saat menjelang pemilihan kepala desa pada tahun 2013 perubahan perilakunya banyak yang berubah ini dikarenakan masyarakat dibingungkan dengan banyaknya calon kepala desa dengan Visi Dan Misi yang berbeda. Dengan Visi dan Misi yang berbeda masyarakat harus memilih calon kepala Desa sesuai hati nurani tanpa harus memilih karena adanya hubungan keluarga. selain itu masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam pembangunan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2018•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Partisipasi politik sangat penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi, karena merupakan legitimasi yang kuat dari masyarakat terhadap pemimpinya. Bahwa dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan pada tahun 2015 kemarin dengan jumlah presentasai dalam kisaran angka 50 sd 65 persen menjadi persoalan bersama bagi bangsa ini untuk dicarikan solusi rendah nya partisipasi tersebut sehingga partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menjadi lebih tinggi dalam pelaksanaan yang akan datang. namun riset yang kebanyakan di lakukan sekarang membedakan jenis – jenis perilaku dalam 4 jenis yaitu:Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dlam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.Lobbying yang mencakup upaya – upaya baik perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat – pejabat pemrintah ataupun pimpinan – pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan yang akan di ambil Kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan- kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempenharuhi pengambilan keputusan pemerintah.Mencari koneksi ( contacting ) yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah dan biasanyadengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seoarang atau berapa orang. Dimna menduduki jabatan politik atau administrasi,Mencari jabatan politik atau administrasi,Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.
