ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Bulungan yang berlangsung pada bulan april 2025 hingga selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Makmur di Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis Kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu : 1) Profesional dalam pengelolaan BUMDes ini belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya pelatihan terhadap pengurus BUMDes. 2) Terbuka dan bertanggungjawab. Dalam pengelolaan BUMDes ini belum berjalan dikarenakan seluruh informasi keuangan dan informasi terkait BUMDes tidak tranparan. 3) Partisipatif terkait pengelolaan BUMDes di Desa Tengkapak sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masyarakat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. 4) Prioritas Sumber Daya Lokal dalam pengelolaan BUMDes ini belum berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan tidak adanya sumber daya alam yang bisa diolah dan dikembangkan. 5) Berkelanjutan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini masih belum bisa di lanjutkan dikarenakan keterbatasan dana. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Makmur di Desa Tengkapak (1) Faktor penghambat yaitu kurangnya pelatihan, kurangnya keterbukaan informasi terkait BUMDes, tidak adanya sumber daya yang bisa di manfaatkan, minimnya dana untuk melanjutkan usaha BUMDes. (2) Faktor pendukung yaitu: adanya pengurus yang memahami pengelolaan BUMDes sehingga BUMDes ini bisa berjalan, didukung dengan adanya pelaporan hasil keuangan BUMDes, didukung dengan sumber dana awal, sehingga dana ini yang digunakan untuk membangun kandang usaha BUMDes yang ad di Desa Tengkapak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Eksekutif Mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa berorganisasi di Universitas Kaltara serta untuk mengetahui faktor Penghambat dan faktor Pendukung apa saja yang mempengaruhi Peran BEM tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada Peran Badan Eksekutif Mahasiswa dalam megembangkan Minat dan Bakat mahasiswa Berorganisasi. Informan penelitian berjumlah 18 orang yang terdiri dari 8 orang mahasiswa yang berorganisasi dan 10 orang mahasiswa tidak berorganisasi.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Eksekutif Mahasiswa secara umum adalah sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Fasilitator, serta mengembangkan berbagai Program yang menarik guna menarik minat mahasiswa. Adapun faktor Penghambatnya adalah kurangnya mahasiswa dalam beroganisasi, Kurangnya dukungan dari pihak kampus serta kurangnya komunikasi antar Lembaga. Dan faktor Pendukungnya adalah Kemauan dari Pengurus BEM dan Fasilitas yang memadai.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pa’Pawan Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk mendeskripsikan serta menjelaskan fungsi BPD yang ada di Kantor Desa Pa’Pawan Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan. Informan dari penelitian ini meliputi kepala desa, pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat umum. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikaji dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pa’Pawan Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan, kemajuan fungsi badan permusyawaratan desa sudah di katakan bagus di lihat dari aspek (1) menyepakati rancangan peraturan desa sudah dikatakan bagus dalam melakukan rancangan peraturan desa sudah terealisasi dengan baik dalam merancang peraturan desa yang sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah pusat, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dikatakan bagus karena aspirasi masyarakat sudah disampaikan kepada kepala desa itu sendiri sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsi BPD, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala sudah dikatakan belum bagus karena anggota BPD yang sering melakukan absen tanpa pemberitahuan sebelumnya ke pihak BPD sehingga pengawasan kinerja kepala desa sudah terealisasi dengan cukup baik hal ini karena ada koordinasi antara kepala desa dan BPD yang bekerja sama dalam membangun roda pemerintah desa yang lebih maju dan berkembang.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum dan kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum. Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskripstif. Sumber data yaitu Ketua KPU Provisi Kalimantan Utara besera jajaran dan staf. Teknik pengumpulan data mencakup Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi . Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum yaitu: Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporanapakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Penemu pelanggaran yaitu Bawaslu Provinsi, pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara Indonesia, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Terlapor yaitu Partai Politik, Calon pemilu, tim kampanye . Temuan dan Laporan merupakan hasil kajian awal yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan dan Laporan yang telah memenuhi syarat formal dan materiel. Pemeriksaan dilakukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Pemeriksanaan dilakukan atas temuan dan pelaporan pelanggaran. Pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Putusan diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka, dan selanjutnya. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum yaitu lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
STUDI TENTANG STANDAR KEBERSIHAN AREA KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN BULUNGAN
Oleh :
Muhammad Rizal
NPM. 201751034
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara
ABSTRAK
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang standar kebersihan area kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan. Lokasi penelitian pada Kantor Bupati Kabupaten Bulungan.
Penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif, pada penelitian ini terdapat 12 (dua belas) orang narasumber, yang terdiri dari delapan orang laki-laki dan empat orang perempuan. Dengan berupaya menjelaskan fakta lapangan terkait Standar Oprasional Prosedur (SOP) kebersihan area kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara secara langsung kepada responden dan melalui pengumpulan data dokumentasi yang terkait dengan penelitian.
Hasil penelitian menunjukan tidak ditemukannya Standar Oprasional Prosedur (SOP) Kebersihan Area Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan dikarenakan proses kebersihan area kerja dilakukan dengan mengunakan pihak ketiga di bawah kordinasi sekertariat bagian umum. Kedepannya sudah seharusnya proses tentang kebersihan area kerja pada kantor pemerintah daerah sudah diatur mengunakan pedoman standar yang berlaku.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Kinerja didefinisikan sebagai apa yang dilakukan atau tidak dilakukanpegawai.Kinerja adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikontribusi
kepada organisasi.
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kinerja Pengurus Badan UsahaMilik Desa(Mekar Jaya Mandiri) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan MasyarakatDi Desa Bumi Rahayu Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.Melalui penelitian inidapat memberikan manfaat pengetahuan informasi terkait Bumdes,serta dapatdijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam menambah ilmu pengetahuantentang Kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa Untuk MeningkatkanKesejahteraan Masyarakat. metode analisis yang digunakan,
Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif, kualitatif adalahpenelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses danmakna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Serta kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuandan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan BUMDes Bumi Rahayu.Begitupun pada prinsip profesioalisme yang dalam pelaksanaan program BUMDeshanya dijalankan dan dikelola seadanya oleh pengurus karena kurangnya tenagakerja (SDM) yang handal dalam bidang tersebut.
Hasil penelitian bahwa masih belum optimalnya sosialisasi BUMDeskepada masyarakat,kurangnya partisipasi masyarakat, tujuan dan sasaran BUMDesbelum tercapai, kurangnya fasilitas dari pemerintah desa, kurangnya kegigihanBUMDes, dan kurangnya time management yang dilakukan BUMDes.SehinggaKinerja BUMDes Bumi Rahayu sebagai instrument penguat ekonomi desa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dampaknya secara ekonomi belum bisa di rasakan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang cukup besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam meningkatan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan. Tujuan dilakukannya penelitian mengenai pelaksanaan fungsi BPD di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatakan kinerja pemerintah Desa Long Peban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, dan (2) utuk mengetahui faktor penghambat fungsi Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupten Bulungan. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan jumlah narasumber sebanyak 25 orang. Penelitian ini dilakanakan di Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi guna mendapatkan data dan informasi secara tepat dan jelas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabuparen Bulungan telah melaksanakan fungsinya dengan baik terhadap kinerja pemerintah Desa Long Pelban. Fungsi yang dijalankan oleh BPD Desa Long Pelban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam hal ini BPD berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan juga BPD berperan dalam mengawasi pelaksanaan pemerintah desa.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Bulungan Periode Tahun 2019-2024 serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penguatan fungsi Badan Kehormatan dalam meningkatkan kinerja anggota legislatif.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Analistis. Bersifat deskriftif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh. Jenis Data Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititikberatkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini.
Hasil penelitian Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggtoa DPRD Kabupaten Bulungan belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan olehAnggota DPRD Kabupaten Bulungan hanya diberikan sanksi ringan, belum lagi sifat empati dari anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bulungan yang terlalu berlebihan sehingga menyelesaikan masalah-masalah kecil yang dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dimana tidak memberikan efek jera terhadap Anggota DPRD Kabupaten Bulungan yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ANALISIS BADAN USAHA MILIK DESA USAHA BERSAMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara) ABSTRAKSI Penelitian ini bertempat di Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengetahui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola pemerintah desa Teras Baru dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini Kepala Desa Teras Baru, Sekertaris Desa Teras Baru, Bendahara Desa Teras Baru. Ketua Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama Desa Teras Baru, Sekertaris Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama Desa Teras Baru, Bendahara Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama Desa Teras Baru dan kepala bidang unit usaha Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama Desa Teras Baru. Ketua RT. 1, Ketua RT. 2, Ketua RT. 3, Ketua RT. 4 dan beberapa masyarakat Desa teras Baru Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kajian dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan obyek penelitian dengan mengintepretasikan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk memperoleh suatu kesimpulan. yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan yaitu tahap Reduksi data, tahap Penyajian data, dan tahap Menarik kesimpulan/ verifikasi dari data yang sudah tersedia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama, di Desa Teras Baru Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan telah mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Teras Baru, dengan 3 unit bidang usaha yang di kelola yang masih akan di kembangkan lagi kedepannya. Dan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Teras Baru yakni, aspek psikologis, pendapatan perkapita serta hidup layak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Badan Permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi desa yang sangat berperan penting terhadap desa, dan merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah indonesia. Badan permusyawaratan desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa. BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Tertuang dalam PERMENDAGRI No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi semua aturan yang mengatur kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan permusyawaratan desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan pada variabel. Dan analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini bersifat non-kuantitatif yaitu pengumpulan data secara mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana proses kinerja Badan Permusyawaratan Desa Apung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Apung meliputi Tugas Dan Fungsi BPD, Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dilakukan oleh BPD. Kinerja BPD sesuai tugas dan fungsi meliputi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. dari tugas dan fungsi BPD maka dapat dianalisiskan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Desa Apung.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kelincauan masih belum optimal. Kemudian adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Kelincauan adalah: Faktor Internal, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memahami fungsi, pola komunikasi, tunjangan atau pendapatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kecil, Faktor Eksternal, Kapasitas Sumber Daya Manusia pada masyarakat Desa.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Penelitian ini bertujungan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. Dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan sudah melakukan fungsinya cukup baik dalam mengawasi Pemerintahan Desa. Fungsi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan antara lain sebagai : (1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. (2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Long Beluah dalam Menempung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. (3) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa. Adapun faktor penghambat dan pendukung. Kemudian (4) adanya faktor pendukung dan penghambat, dari faktor pendukung ; (a) masyarakat (b) sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan faktor penghambat ; (a) pola komunikasi, (b) tidak memahami fungsi, (c) masih ada sebagian masyarakat kurang memahami fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan (d) tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURVEI BIAYA HIDUP TERHADAP KESEJAHTERAN MASYARAKAT PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Survei Biaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2018. Serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pelaksanaan Kebijakan Survei Biaya Hidup terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini. maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Paket komoditas diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan dan menjadi dasar penghitungan inflasi sampai saat ini. Masyarakat tidak menerima petugas Survei Biaya Hidup untuk memberikan data adalah adanya stigma bahwa Badan Pusat Statistik yang bertanggung jawab atas program-program pemberian bantuan dari Pemerintah yang menurut sebagian masyarakat tidak tepat sasaran. Melalui kesempatan ini kami ingin meluruskan pandangan yang keliru tersebut. Dalam pendataan yang berujung pemberian bantuan, kapasitas Badan Pusat Statistik adalah melakukan pendataan dan kemudian menyerahkan data hasil pendataan tersebut kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait kemudian menggunakan data tersebut sesuai keperluan dan alokasi dana yang ada pada masing-masing Kementerian. Sampai di sini, Badan Pusat Statistik tidak memiliki kewenangan apa-apa lagi. Sehingga jika ada keberatan-keberatan terhadap implementasi program baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, bisa dikomunikasikan kepada pihak terkait. Sangat disayangkan jika keberatan-keberatan tersebut diekspresikan dengan tidak mau menerima petugas Badan Pusat Statistik ataupun dengan memberikan data yang asal-asalan, karena pada akhirnya data yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan perencanaan pembangunan menjadi tidak terarah.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi dan observasi bersdasarkan keadaan dilapangan serta teknik wawancara. Populasi penelitian adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa di Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan. Metode penelitian bersifat kualitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban wawancara. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cukup efektif. Hal ini dapat dilihat 1) Anggota BPD pada Desa Atap berjumlah 5 orang sudah sesuai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Pasal 4 Nomor 22 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, jumlah anggota BPD ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelah) orang. 2) Pengawasan BPD sudah cukup baik kepada pihak desa. 3) BPD pada Desa Atap cukup aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 4) Dalam pelayanan BPD bersikap ramah terhadap mayarakat yang menyalurkan aspirasi dan keluhannya. 5) Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan menerima kritik maupun saran selama itu untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa. 6) BPD pada Desa Atap Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan sudah memperkuat partisipasi dengan mengajak dan memotivasi masyarakat Desa Atap dalam aktif kegiatan pembangunan. 7) Keputusan yang laksanakan dan ditaati bersama dibuka secara terbuka dengan maksud agar masyarakat Desa Atap mengetahui apa yang menjadi keputusan BPD dapat meningkatkan pembangunan desa Atap. Kata Kunci : Kinerja, Badan Pemusyawaratan Desa
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK Jarkiah, 2019 “ Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Mitra Lapangan Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan ” Di bawah bimbingan Bapak Dedik Wiryawan, ST.,MM. Selaku dosen pembimbing. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan melakukan pelatihan dengan tujuan untuk menghasilkan mitra yang mampu melaksanakan kewajiban dengan baik, meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap mitra, sehingga diperoleh hasil yang diharapkan dan akan berpengaruh terhadap tata cara kerja mitra di lapangan menjadi lebih baik lagi dan mengakibatkan hasil yang maksimal bagi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja mitra Badan Pusat Statistik. Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan dengan sampel penelitian yaitu mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, Sampel dalam penelitian adalah sebanyak 64 orang. Metode penarikan sampel Metode penarikan sampel menggunakan Probability sampling Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan. Hal ini dikarenakan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. Hasil penelitian secara kuantitatif menunjukkan besarnya pengaruh pelatihan terhadap kinerja mitra Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan yaitu sebesar 59,6% dan sisanya 40,4% dijelaskan faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
