ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati Malinau nomor 3 tahun 2018 tentang beras daerah sesuai dengan pedoman beras daerah tahun 2018 dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi beras daerah di kabupaten Malinau Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada implementasi program beras daerah berdasarkan ketentuan yang ada di pedoman beras daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori George Edward III Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Rasda tahun 2018 serta, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rasda ini berdasarkan teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor sebagai bagian dari persiapan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Pemekaran kecamatan merupakan langkah strategis dalam penataan wilayah administratif guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Namun, hingga saat ini proses pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum dapat direalisasikan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, stakeholder, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemekaran Kecamatan Tanjung Selor belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, terutama terkait jumlah desa atau kelurahan serta kesiapan kelembagaan. Selain itu, terdapat faktor pendukung seperti potensi wilayah, dukungan masyarakat, dan posisi strategis sebagai ibu kota provinsi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta faktor politik dan administratif. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mempercepat proses pemekaran kecamatan sebagai langkah awal dalam mewujudkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. This study aims to analyze the implementation of the expansion of Tanjung Selor District as part of the preparation for the establishment of a New Autonomous Region (DOB) of Tanjung Selor City. District expansion is a strategic step in administrative territorial restructuring to improve the effectiveness of governance and the quality of public services. However, the expansion process of Tanjung Selor District has not yet been optimally realized. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The research informants include local government officials, district and village authorities, stakeholders, and the community. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the district expansion has not been carried out optimally due to several unmet requirements, particularly related to the number of villages or urban wards and institutional readiness. Supporting factors include regional potential, community support, and its strategic position as the provincial capital. Meanwhile, inhibiting factors include budget limitations, suboptimal inter-agency coordination, and political and administrative constraints. Therefore, more integrated and comprehensive efforts from local governments and relevant stakeholders are needed to accelerate the district expansion process as an initial step toward establishing the New Autonomous Region (DOB) of Tanjung Selor City.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Kantor Bupati Malinau serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 tahun 2017. Informan penelitian berjumlah 4 orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Malinau nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Kantor Bupati Malinau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut. Akan tetapi, masih belum optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan tersebut adalah keterbatasan sumber manusia serta kurangnya infrastruktur dan ketersediaan anggaran.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi Management By Objectives Dalam Pengelolaan TPS3R Di Desa Bumi Rahayu Akhnasia Dewinta Nur ‘Azizah Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara [email protected] ABSTRAK Akhnasia Dewinta Nur Azizah, Implementasi Management By Objectives Dalam Pengelolaan TPS3R Di Desa Bumi Rahayu dibawah bimbingan Bapak Dedik Wiryawan, S.T., M.M Penilaian Kerja (performance apprasial) adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Salah satu pendekatan pendekatan penilaian kinerja pengurus adalah Management By Objectives. Poin pon pendekatan Management By Objectives adalah 1) menetapkan tujuan organisasi 2) membahas tujuan dari setiap jabatan c) meninjau kinerja 4) mengevaluasi kemajuan terkhir. Penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Rahayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Management By Objectives TPS3R di Desa Bumi Rahayu. Metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.terhadap data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 1) penelitian 2) observasi 3) wawancara 4) dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terbatasnya pengurus dalam mengelola TPS3R dikarenakan tidak ada komunikasi antara anggota dan ketua 2) kurangnya solidaritas antara ketua dan anggota sehingga menimbulkan kurangnya empati dalam menjalankan organisasi tersebut 3) Kurangnya semangat kerja pengurus untuk menjalankan TPS3R 4) serta ketidakjelasan arah dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Melalui program Desa Go Digital pemerintah Desa Antutan memunculkan sebuah inspirasi untuk membangun desa digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidupnya. Masyarakat masih menggunakan pelayanan manual yaitu datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi, yang mana hal tersebut seharusnya bisa dilakukan di rumah secara online, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang desa digital serta pelayanan yang berbasis digital, padahal lokus digital Desa Antutan pada bidang pelayanan administrasi publik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti dengan pendekatan penelitian deskriptif. Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data menggunakan sumber data primer yang langsung didapatkan oleh sumber informasi terkait dan sumber data sekunder terkait dengan penelitian yang dapat didapatkan dari berbagai dokumen dan segala sumber tertulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, penelusuran online dan kepustakaan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validitas data dilakukan melalui triangulasi. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan kajian dokumen. Hasil penelitian adalah Implementasi program digitalisasi desa pada Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dengan tujuan melaksanakan pelaynan publik dan administrasi secara digital meliputi pelayanan sebagai dianataranya, data kependudukan, administrasi, potensi wisata, umkm, kesehatan, perijinan dan pertanian.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Artikel ini bertujuan mendeskripsikan implementasi tentang pelestarian tradisi budaya sekaligus mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang pelestarian tradisi di Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Fokus penelitian yang di lakukan berfokus pada implementasi tentang pelestarian tradisi budaya Informan penelitian berjumlah 18 orang yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Kebudayaan, Dan Staf bagian kebudayaan di Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelestarian tradisi budaya di kabupaten bulungan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah berpatokan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 10 tahun 2014 tentang pelestarian tradisi
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bulungan serta kendala yang menjadi faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian untuk meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bulungan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan di wilayah Kabupaten Bulungan telah berjalan cukup baik. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang merupakan pedoman dari pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bulungan, memberikan jaminan keselamatan secara teknis sudah dilaksanakan dengan memberikan uji berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran sudah dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan pada saat uji berkala. Kemudian, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sudah dilakukan dengan memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
skripsi ini berjudul implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa salimbatu kecamatan tanjung palas tengah kabupaten bulungan. pertama implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kedua apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan masyarakat desa salimbatu. jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. pengeumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Menciptakan lingkungan yang sehat, mandiri, haruslah didukung dengan keberadaan program atau kebijakan dalam suatu daerah. Desa Bone-Bone memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dengan menerapkan program Kawasan Bebas Asap Rokok. Maka pemerintah membuat aturan larangan merokok yaitu Peraturan Desa Kaswasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone untuk membangun desa dan membuat lingkungan yang sehat. Mengacu pada perumusan masalah diatas, maka dari itu, perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa No.1 Tahun 2009 di Desa Bone-Bone dalam penerapan program tersebut, serta faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan peraturan desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang bertujuan membahas obyek yang diteliti secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara observasi dan studi dokumentasi. Tahap dalam teknik analisis data yang digunakan yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa No.1 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat Di Desa Bone-Bone terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama dari aparat desa yang baik. Sosialisasi telah dilaukan sejak diberlakukannya kebijakan kawasan bebas asap rokok. Telah dipasang tanda larangan merokok dan sudah membuat tempat khusu merokok di perbatasan desa Bone-Bone.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Setiap manusia membutuhkan pelayanan, maka secara nalar dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Terutama dalam Kepemilikan Akta Kematian diperlukan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 yang memiliki 5 persyaratan Kepemilikan Akta Kematian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Dalam Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Bulungan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang Komprehensif, maka dilakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam kepada informan sebagai sumber data primer serta Dokumen sebagai sumber data skunder.
Hasil dari penelitian dan pengamatan di lapangan, dapat diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kematian tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 50 dengan 5 persyaratan Kepemilikan Akta Kematian
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di BUMDesa Jaya Makmur yang merupakan BUMDesa yang berada di Desa tengkapak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi fungsi manajerial pada pengelolaan BUMDesa Tengkapak. penelitian menggunakan metode kualtitatif deskiptif populasi pada penelitian ini berjumlah 6 orang dan sampelnya yaitu : ketua BUMDesa Tengkapak, Sekertaris BUMDes Tengkapak, 1 anggota BUMDesa, pengawas BUMDesa dari BPD Tengkapak, Sekertaris desa Tengkapak, dan 1 masyarakat desa Tengkapak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengimplementasian fungsi manajerial di BUMDesa Tengkapak tidak berjalan maksimal hasil ini ditunjukan dengan kurangnya Pengendalian, pengarahan, dalam menjalankan roda organisasi. Factor yang menghambat implementasi fungsi manajerial yang sudah diterapkan namun dalam perjalanannya tidak berlangsung sesuai dengan teori ataupun fungsinya hal ini di tunjukan dengan komunikasi yang buruk antar sesama pengurus kemudian independensi masing-masing anggota dalam menjalakan Lembaga, dimana didalam merencanakan dan menjalakan program kerja terdapat kepentingan ataupun kekuasaan tersendiri baik dari anggota maupun ketua seperti dalam menjalankan program kerja yang terbagi dan tidak ada singkronisasi laporan hasil ataupun pengeluaran dari setiap program kerja.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi progrram BLT Dana Desa kepada masyarakat terdampak Covid – 19 dan untuk mengetahui faktor – faktor yang memengaruhi Keberhasilan implementasi program BLT Dana Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Metode Penelitian adalah Kualitatif - Deskriptif. Pengumpulan data penelitian berdasarkan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, diketahui implementasi program BLT Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak Covid – 19 di Desa Sajau telah sesuai dilaksanakan oleh pemerintah desa sajau dengan mengeluarkan peraturan Kepala Desa untuk menetapkan 162 KK menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpilih sesuai dengan kriteria, melakukan kegiatan penyaluran BLT Dana Desa dan pelaporan realisasi penyaluran BLT Dana Desa. hasil penelitian lainnya khusus di Desa Sajau, penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara merata hampir keseluruh masyarakat didesa Sajau. Pemerintah desa melakukan pemerataan penyerahan uang BLT Dana Desa. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa Sajau atas dasar musyawarah desa yang dilakukan BPD Desa Sajau dan Pemerintah Desa Sajau bersama dengan Keluarga Penerima Manfaat yang bersepakat bersama untuk melakukan pemerataan uang BLT Dana Desa. Faktor – faktor yang memengaruhi keberhasilan dari implementasi program BLT Dana Desa Sajau dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBAGIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI COVID 19 DI DESA SERIANG KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020, serta Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sampel penelitian diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan jumlah informan penelitian sebanyak 8 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Model analisis data Model Interaktif atau Model Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data (penyajian data), dan tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan.Tinjauan bahaimana Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Di Desa Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Tahun 2020, Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kehilangan mata pencaharian; belum terdata (exclusion error); dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa dalam penerapan Implementasi Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembagian Bantuan Langsung Tunai, berdasarkan indikator penelitian di temukan bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan finansial/keuangan warga yang bersangkutan, sasaran penerima bantuan, yang disyaratkan adalah warga yang terdampak dan akurat dan tepat sasaran. faktor penghambat seringnya perubahan regulasi sehingga sulit dalam memahami perubahan regulasi yang ada. Kata Kunci: implementasi, pelayanan, sasaran, penerima bantuan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019, serta Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa kualitatif jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sampel penelitian diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan jumlah informan penelitian sebanyak 13 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Model analisis data Model Interaktif atau Model Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan kegiatan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data (penyajian data), dan tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan.Tinjauan bahaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Bulungan Tahun 2019, Indikator Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa dalam penerapan implemtasi undang-undang pengelolaan zakat merupakan legalitas baznas dalam melakukan pengelolaan ZIS, berdasarkan indicator penelitian dalam pendayagunaan zakat sudah sangat sesuai dengan realisasi penggunaan harta zakat,dalam pendistribusian yang sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan oleh baznas kabupaten bulungan, dalam upaya pendayaguna zakat masih kurangnya kesadaran umat dalam melakukan pembayaran zakat.faktor pendukung adanya alokasi dana dari pemerintah daerah dalam pembiayaan oprasional baznas, dan factor penghambat masih kurangnya SDM dalam pengelolaan Baznas kabupaten Bulunga. Kata Kunci: implementasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Agape. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Infomormen penelitian yaitu Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, waka karikulum, dan Orang Tua/Wali Siswa. Teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian yaitu implementasi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yang sudah terpenuhi yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, gudang, dan ruang sirkulasi. Standar pelayanan minimum sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape Tanjung Selor yang belum terpenuhi ruang laboratorium IPA, jamban/WC, dan tempat bermain/olahraga. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi SPM sarana dan prasarana pendidikan di SMA Agape yaitu (1) Faktor pendukung: kemapuan sumber daya manusia, keberadaan siswa, dan lahan sekolah SMA Agape Tanjung Selor. (2) Faktor penghambat yaitu dana sekolah terbatas dan perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap sekolah swasta masih kurang.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Implementasi merupakan serangkaian tindakan berdasarkan proses perencanaan matang dan terperinci yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kabupaten Bulungan sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sampah di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan jumlah narasumber sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi guna mendapatkan data dan informasi secara tepat dan jelas. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Reduksi Data, Model Data (Data Display), dan Verifikasi (Conclusion Drawing). Dalam penelitian ini pula peneliti menggunakan metode triangulasi dalam melakukan teknik validitas data. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah berusaha dijalankan sebagaimana mestinya namun memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, 1) Faktor Pendukung : Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2015, Adanya Komunitas Peduli Lingkungan yang Siap Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat, Adanya Program Bank Sampah. 2) Faktor Penghambat : Masih Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perda Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2015, Masih Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Sampah, Masih Seringnya Terjadi Toleransi Kepada Masyarakat yang Kurang Peduli Terhadap Sampah, Jangkauan Wilayah yang Diberi Pelayanan Sampah Masih Terbatas, dan Sarana dan Prasarana yang Masih Kurang Memadai.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Induk Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti di mana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail. Hasil penelitian Implementasi kebijkaan penataan pasar tradisional di Tanjung Selor pada umumnya belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari 6 variabel penting dari proses implementasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni : Dari segi standar yang ditetapkan sudah maksimal namun sasaran dari kebijakan penataan pasar belum maksimal karena kondisi bangunan dan kebersihan pasar yang tidak terawatt pasca pemindahan ke gedung baru di Pasar Induk.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya. Oleh karena itu pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima dan juga pengelolaan terhadap pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam pengelolaan pedagang kaki lima khususnya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti dimana hasil deskriptif dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan detail. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengenai empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah yaitu 1) Communication yaitu bagaimana komunikasi antar pemerintah dan pedagang kaki lima, 2) Resource yaitu orang-orang yang melakukan pengelolaan secara langsung sesuai dengan keahliannya atau tidak, 3) Disposition yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan, 4) Bureaucratic yaitu lembaga atau organisasi yang terlibat dalam pengelolaan pedagang kaki lima. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah belum maksimal dalam pengelolaan pedagang kaki lima sehingga sering terjadi kecemburuan antar pedagang dan penataan yang tidak strategis.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan untuk mengetahui implementasi standar pelayanan pembuatan surat keterangan tidak mampu pada kantor Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi standar pelayanan pembuatan surat keterangan tidak mampu pada kantor Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, informan yaitu kepala desa, staf kantor desa, ketua RT dan masyarakat Desa Sajau.. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian yaitu (1) Implementasi standar pelayanan pembuatan surat keterangan tidak mampu pada kantor Desa Sajau yaitu (a) Prosedur pelayanan dalam pembuatan SKTM belum berjalan dengan baik. Seharusnya Ketua RT membuat surat pengantar tidak mampusebagai persyaratan, (b) Waktu penyelesaian pembuatan SKTM sudah memenuhi standar karena dalam pelayanan di kantor Desa Sajau diutamakan kecepatan dan memperlambat masyarakat. (c) Biaya pelayanan dalam pembuatan SKTM di kantor Desa Sajau tidak dipungut biaya. (d) Produk layanan kantor desa Sajau merupakan hasil pekerjaan yang dibuat dalam pengurusan SKTM. Pembuatan SKTM termasuk cepet dikerjakan karena sudah ada format surat di komputer sehingga tinggal mengganti beberapa tulisan saja. (e) Sarana dan prasarana di kantor desa Sajau dalam memberikan pelayanan pembuatan SKTM sudah cukup baik.(2) Faktor yang mempengaruhi implementasi standar pelayanan pembuatan surat keterangan tidak mampu pada Kantor Desa Sajau mencakup: (a) Faktor Pendukung yaitu ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan kemampuan Staf/Perangkat kantor Desa Sajau, (b) Faktor penghambat yaitu Informasi dalam penerapan standar pelayanan dalam pembuatan SKTM tidak disampaikan oleh pemerintah desa Sajau, dan kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan ketua RT dan masyarakat tentang prosedur pembuatan SKTM sehingga berdampak pada implementasi standar pelayanan dalam pembuatan SKTM di Desa Sajau
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari peraturan daerah tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data-data di lapangan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, 2 (dua) orang Pemerintah Desa Binai, 1 (satu) orang Lembaga Adat Desa Binai, dan 10 (sepuluh) orang Masyarakat Hukum Adat Dayak Desa Binai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat belum terimplementasikan dengan baik di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut, adalah 1) Faktor komunikasi belum terpenuhi karena belum dilakukannya penyebarluasan informasi, 2) Faktor sumber daya belum terpenuhi karena minimnya anggaran yang tersedia, 3) Faktor disposisi telah terpenuhi karena adanya dukungan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, dan 4) Faktor struktur birokrasi telah terpenuhi karena lembaga adat telah menjalankan fungsinya dengan baik.
